Legal Check Up atau Legal Due Diligence (Uji Tuntas) adalah kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan meliputi aset, kewajiban, resiko, kekayaan intelektual, dll  guna mendapatkan gambaran kondisi suatu perusahaan.

Untuk mendapatkan legalitas pendirian suatu usaha baik sesuai dengan kehendak pendiri baik badan usaha berbentuk badan hukum seperti PT, Yayasan, Koperasi atau badan usaha berbentuk non badan hukum seperti CV atau Firma

Sebuah badan usaha dalam menjalankan usahanya harus memiliki izin usaha yang diwajibkan oleh pemerintah meliputi NIB, Izin operasional serta sertifikat khusus lainnya seperti NIB, SPP-IRT, IUMK, BPOM, dll yang disesuaikan dengan bidang usaha masing-masing.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas suatu kekayaan intelektual sesuai undang-undang.

Sebuah bisnis tidak terlepas dari pihak ketiga yang turut serta berperan dalam menjalankan perusahaan seperti kehadiran supplier, distributor, brand ambassador, sponsor dll. Untuk menjamin keamanan perjanjian tersebut dan memastikan tidak merugikan salah satu pihak.

Salah satu ciri-ciri lingkungan kerja yang profesional adalah antara pemberi kerja/perusahaan dan penerima kerja/pegawai telah memiliki SOP, peraturan perusahaan, kontrak kerja yang jelas di antara keduanya.

In House Class merupakan program yang ditawarkan kepada perusahaan untuk memberikan training/seminar kepada para pegawainya yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

Retrainer Perusahaan merupakan kerjasama antara konsultan hukum dan perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk secara rutin dan berkesinambungan untuk bertanggung jawab melakukan pekerjaan perusahaan yang berkaitan dengan legalitas dan hukum.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa bisnis dengan model Waralaba harus memperoleh izin dari pemerintah. Dalam pengurusannya terdapat ketentuan yang ketat terkait syarat yang harus dipenuhi